Setiap Senin pagi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia, Sandiaga Uno, menggelar konferensi pers. Pekan lalu, Menteri Uno mengungkapkan tujuan wisata sisa tahun ini, menekankan pentingnya peningkatan aksesibilitas penerbangan dalam memenuhi permintaan perjalanan Bali selama musim puncak. Dalam konferensi pers minggu ini pada hari Senin, 27 Juni, Menteri Uno mengatakan bahwa Visa Digital Nomad Indonesia yang ditunggu-tunggu hampir selesai dan akan segera dibuka untuk pelamar.
“Sudah sampai tahap akhir pembahasan, akan terus kami koordinasikan dengan teman-teman terkait, dan ini kami harapkan bisa menjadi salah satu terobosan dari regulasi,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno dalam Weekly Press Briefing yang digelar hybrid, Senin (27/6/2022) dilansir dari Travel Kompas
Selama bertahun-tahun, ada ide untuk visa nomaden digital Indonesia. Jika bukan karena wabah Covid-19 dan penguncian global yang menyertainya, skema visa bisa saja sudah beroperasi sekarang. Visa tersebut akan memungkinkan ratusan ribu pengembara digital dan karyawan jarak jauh untuk bekerja dari Bali dan tinggal disana sebagai penduduk sementara.
Visa ini dimaksudkan untuk memberikan karyawan jarak jauh kemampuan untuk bekerja secara online dan menghasilkan pendapatan internasional tanpa harus membayar pajak di Indonesia. Visa pengembara digital ini akan membantu banyak pengembara digital yang sekarang tinggal di Bali dengan visa pariwisata atau sosial, atau Visa Kunjungan Berganda D212, untuk menavigasi area abu-abu yang menantang.
Penerapan Visa ini memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian Indonesia, khususnya Bali. Program ini diharapkan menghasilkan kualitas kunjungan wisman ke Bali bisa mencapai antara 50 hingga 60 persen, dengan length of stay (lama tinggal) yang lebih panjang dan quality of spending (jumlah belanja) yang semakin tinggi. Sehingga, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat setempat.
Pemerintah Indonesia belum mengungkapkan persyaratan kelayakan atau negara mana yang akan diizinkan untuk mengajukan visa. Serta belum ada diskusi publik apakah visa akan mengizinkan banyak masuk atau jika visa harus diajukan di luar Indonesia. Tidak pasti apakah pemegang visa nomaden digital akan diizinkan untuk melakukan beberapa kegiatan ekonomi di Indonesia.
Orang yang bepergian ke Indonesia untuk memulai bisnis atau bekerja untuk organisasi yang berbasis di Indonesia saat ini diwajibkan untuk mendapatkan izin KITAS. Orang yang datang ke Indonesia untuk tujuan bisnis, seperti mengatur ekspor, menghadiri acara, dan memberikan pelatihan, tetapi bekerja di tempat lain, dapat melakukannya dengan visa D212.
Batas waktu pemrosesan dan persyaratan kualifikasi hampir pasti akan diungkapkan ketika visa nomaden digital diperkenalkan. Menteri Uno tidak memberikan tanggal spesifik untuk debut visa baru, tetapi wisatawan dapat mengingat fakta bahwa prosedurnya hampir selesai. Dalam konferensi pers sebelumnya, Menteri Uno hanya bisa memastikan bahwa departemennya sedang menyelidiki keberlanjutan skema tersebut.
Meski nomaden digital dan pekerja jarak jauh dengan visa tidak wajib membayar pajak, Kementerian Pariwisata berharap banjirnya penduduk sementara akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Semua pengeluaran digital nomad, baik dalam bentuk sewa rumah, sewa kantor, atau keuntungan untuk kafe, serta kegiatan rekreasi, berpotensi menghasilkan pekerjaan yang lebih aman bagi penduduk setempat.